Senin, 25 September 2017

Panitia Khusus DPRD-Pemkot Manado Bahas LKPJ 2016

id DPRD
Panitia Khusus DPRD-Pemkot Manado Bahas LKPJ 2016
Suasana pembahasan LKPJ wali kota 2016 di DPRD Manado. (Jo) (1)
Kita bahas saja yang ada, kalau menunggu di buku LHP, lebih panjang, meskipun memang Manado dapat opini WDP
(LPIUTAN KHUSUS)

Manado, (Antarasulut) - Panitia khusus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Manado, bersama pemerintah kota membahas laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2016. 

"Pembahasan dilakukan bersama dengan semua perangkat daerah, mengenai penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan selama setahun penuh," kata Ketua Pansus, Robert Laoh Tambuwun, di Manado,

Tambuwun mengatakan, dalam pembahasan tersebut, semua perangkat daerah melaporkan apa saja yang dilakukan selama tahun 2016, apakah sudah sesuai dengan belanja langsung maupun tak langsung pada setiap perangkat daerah.

Plt Sekretaris Daerah Kota Manado, Rum Usulu, mengatakan setiap perangkat daerah menyampaikan dan melaporkan semua kegiatan yang dilakukan tidak boleh tidak.

Koordinator Panitia khusus, Richard Sualang, mengatakan sebaiknya pembahasan tersebut, harus dilakukan sesuai dengan buku LKPJ yang disampaikan pemerintah, dan berapa penggunaan anggaran serta berapa rupiah nominalnya.

"Kita bahas saja yang ada, kalau menunggu di buku LHP, lebih panjang, meskipun memang Manado dapat opini WDP," katanya.

Dia mengakui opini WDP, juga merupakan, kegagalan DPRD sebab ikut bertanggungjawab sebagai pengawas jalannya pemerintahan selama setahun penuh, namun berapa anggaran yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Berbagai pertanyaan dilontarkan para legislator tentang penggunaan anggaran selama 2016, apakah dimanfaatkan dengan benar, mengapa sampai menjadi temuan oleh BPK sehingga LHP Manado mendapatkan opini WDP tahun ini.

Salah satu perangkat daerah yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah Dinas kesehatan, dimana para legislator seperti Syari Sa`afa mempertanyakan tentang dana bantuan bagi PMI yang dianggap besar, kemudian pembangunan rumah sakit yang tertulis Rp400 juta, serta dana bagi PMI yang mencapai Rp3.000.000.000.

DPRD juga mempertanyakan tentang keluhan cuci darah di RS Adven yang seharusnya gratis tetapi kemudian dibayar, sehingga menjadi masalah yang dibahas berkepanjangan.

Pembahasan dijadwalkan sampai Jumat (7/7) kemudian DPRD akan melakukan kunjungan kerja ke daerah lain yang sudah membahas perhitungan anggaran untuk mencari masukan mengenai perhitungan anggaran.

Para legislator yang merupakan anggota panitia khusus, seperti, Syarif Sa`afa, Arthur Rahasia, Stenly Tamo, Bambang Hermawan dan Raynaldo Heydemans mengangkat berbagai kegiatan yang dianggap tak berjalan sesuai anggaran.***2***





(T.KR-JHB/B/H005/H005) 06-07-2017 14:26:19

Editor: Guido Merung

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga