Rabu, 20 September 2017

Pemprov Sulut Dorong Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan

id pemprov sulut
Pemprov Sulut Dorong Optimalisasi Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Kepala Dinas Kependudukan dan KB dr Bahagia Mokoagouw MKes (ketiga kiri depan), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Jhon Palandung (keempat kiri depan) pada Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Kependudukan di Manado. (1)
Administrasi kependudukan mempunyai posisi strategis bagi pembangunan daerah ini, dan keberhasilan pengelolaan administrasi kependudukan harus didukung dengan data akurat,
Manado, 22/8 (Antara) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendorong terselenggaranya optimalisasi pengelolaan administrasi dalam mendukung keakurasian data-data kependudukan.

"Administrasi kependudukan mempunyai posisi strategis bagi pembangunan daerah ini, dan keberhasilan pengelolaan administrasi kependudukan harus didukung dengan data akurat," kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut Jhon Palandung di Manado, Selasa.

Palandung pada sosialisasi kebijakan bidang kependudukan itu mengatakan, sistem administrasi kependudukan bertautan dengan data-data dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk serta kondisi suatu daerah.

Semakin penting dan strategisnya bidang administrasi kependudukan, lanjut dia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

"Undang-undang tersebut memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan," ujarnya.

Mantan pelaksana tugas Bupati Sangihe itu menambahkan, berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri itu harus sepenuhnya dipahami semua pihak sehingga mampu mewujudkan peningkatan dan percepatan pelayanan bidang kependudukan.

"Pemahaman terhadap semua peraturan ini menuntut keserasian sikap dan pola tindak semua jajaran aparat, sehingga pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan secara efektif," imbuhnya.

Perubahan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 semuanya bersifat pro-rakyat, antara lain pelayanan gratis KTP-elektronik yang berlaku seumur hidup, pencetakan KTP elektronik, stelsel pendanaan untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota serta penggunaan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil dan KB) Sulawesi Utara dari Bahagia Mokoagow MKes mengatakan sosialisasi kebijakan ini untuk meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.

"Dari situ diharapkan terciptanya sinergitas antara disdukcapik dan keluarga berencana provinsi dengan kabupaten dan kota dalam tugas penanganan kependudukan di daerah," katanya menambahkan. ***4***

Ridwan Chaidir

(T.K011/B/R010/R010) 22-08-2017 21:16:00

Editor: Guido Merung

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Baca Juga